Pengelolaan UPT Asrama Haji Medan Belum Sesuai Harapan

27-05-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam pertemuan Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara, dan Kepala UPT Asrama Haji Medan, di Medan, Sumut. Foto: Azka/nvl

 

Komisi VIII DPR RI menilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Medan dalam mengelola asrama di luar musim haji seperti kegiatan masyarakat, pemerintah daerah maupun swasta belum maksimal. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, hal itu dikarenakan masih minimnya pengalaman petugas-petugas yang ada di UPT tersebut dalam dalam memberikan pelayanan di luar kegiatan haji.

 

Marwan mengusulkan agar petugas-petugas yang ada di UPT Asrama Haji Medan untuk diberikan pembekalan atau bisa melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta yang sudah berpengalaman untuk mengelola asrama haji di luar kegiatan haji dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Marwan menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara, dan Kepala UPT Asrama Haji Medan, di Medan, Sumut, Rabu (26/5/2021).

 

“Sebetulnya jika pengelolaan asrama haji bagus, ini bisa menjadi daya tarik sendiri, karena bangunan dan lahan yang ada sudah cukup luas. Memang ada beberapa faktor dalam menarik minat untuk melakukan kegiatan pribadi salah satunya dalam pemeliharaan gedung tersebut membutuhkan biaya yang besar. Walaupun sudah ditopang oleh APBN yang masuk DIPA, itu pun tidak cukup untuk melakukan pemeliharaan lahan dan bangunan sebesar ini,” legislator daerah pemilihan (dapil) Sumut II tersebut.

 

Marwan memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut sehingga asrama haji bisa dikelola dengan maksimal. “Kita akan cari solusi perangkat-perangkat peraturan yang mendukung untuk itu. Kalau ada hambatan, kita cari revisi peraturan atau menyangkut undang-undang kalau itu pilihannya. Kalau tidak bisa, katakan Kepala UPT akan membuat divisi profesional untuk kita didik, bisa juga kita rekrut tenaga baru yang setara kemampuanya untuk mengelola hotel,” tandasnya. (azk/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...